Kondisi Fasilitas Telekomunikasi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Mentawai dan Letusan Gunung Merapi

Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 jam 21.42 WIB telah terjadi gempa bumi sebesar 7,2 di sekitar Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi tersebut disusul dengan bencana gelombang tsunami yang telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak lebih dari 112 orang tewas (data tanggal 27 Oktober 2010 pagi) dan belum terhitung yang hilang dan masih belum diketemukan. Tidak berselang lama atau kurang dari 24 jam berikutnya telah terjadi juga bencana alam yang menelan 26 korban jiwa tewas (data tanggal 237 Oktober 2010 pagi) dan puluhan terluka sebagai akibat meletusnya Gunung Merapi di perbatasan DIY dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Oktober 2010 pada sekitar jam 17.30 WIB yang diawali dengan mulai memuntahnya awan panas secara eksplosif..

Sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya, Kementerian Kominfo telah melakukan koordinasi secara cepat dengan para penyelenggara telekomunikasi. Berdasarkan laporan terkini, kondisi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Gempa bumi dan tsunami di Mentawai.
   1. Khusus mengenai kondisi di Mentawai, terdapat 2 penyelenggara telekomunikasi yang selama ini memiliki jaringan di Mentawai, yaitu PT Telkom dan PT Telkomsel.
   2. Ketika terjadi gempa bumi, jaringan PT Telkom tetap berfungsi meski ada kerusakan sehingga kurang berfungsi secara optimal, baik untuk layanan berbasis kabel maupun FlexiTelkom. Namun secara bertahap kondisi tersebut segera dapat dipulihkan dan sejak tanggal 26 Oktober siang sudah menuju ke arah normal.
   3. PT Telkom telah membuka pusat posko di kantor PT Telkom di Tua Pejat (dekat kantor Bupati Mentawai) dengan nomer telfon 0759.320198 dan 0759.320200 secara gratis. Sedangkan di lokasi terjadinya tsunami selama ini memang belum ada fasilitas telekomunikasi, khususnya di Kecamatan Malakopak dan Dusun Muntae.
   4. Akan halnya PT Telkomsel, memiliki 5 BTS di Mentawai, dimana saat terjadinya gempa bumi dan tsunami mengakibatkan 3 BTS tidak berfungsi karena kelangkaan catu daya energi, dan 2 BTS lainnya berfungsi tetap normal. Namun 3 BTS yang tidak berfungsi tersebut saat ini dalam kondisi menuju normalisasi sambil menunggu supai energi yang dijanjikan melalui fasilitas angkutan laut yang dikirimkan dari Pelabuhan Padang seandainya gelombang laut yang masih cukup tinggi berangsur mulai normal.
   5. Bahwasanya komunikasi telekomunikasi sempat terganggu adalah benar, namun tidak sampai terputus total, karena yang terjadi adalah lonjakan trafik telekomunikasi yang sangat tinggi baik incoming maupun outgoing tetap cukup lancar meskipun infrastruktur telekomunikasi mengalami keterbatasan untuk menyediakan layanan secara optimal.
   6. Di luar kontribusi penyelenggara telekomunikasi, turut pula terlibat aktif untuk back up komunikasi adalah ORARI dan RAPI di Sumatera Barat (dan didukung sepenuhnya juga tenaga dari Jakarta), khususnya untuk mengatasi masalah komunikasi di daerah-daerah terpencil di Mentawai yang belum tersentuh fasilitas telekomunikasi.
2. Letusan Gunung Merapi di DIY dan Jawa Tengah.
   

   1. Kondisi layanan telekomunikasi relatif tetap lancar dan tidak ada gangguan meskipun terhitung sejak jam 18.00 WIB tanggal 26 Oktober 2010 terjadi lonjakan trafik telekomunikasi yang tinggi baik incoming maupun outgoing di sekitar lereng Gunung Merapi, khususnya di Sleman, Magelang dan juga Klaten.
   2. Terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2010 sudah ada 4 penyelenggara telekomunikasi yang mendirikan posko di Sleman dan Magelang: PT XL Axiata, PT Telkom, PT Telkomsel dan PT Indosat. Diharapkan sejumlah penyelenggara telekomunikasi lainnya segera melakukan hal yang sama. Fungsi posko tersebut tidak hanya untuk memonitor kualitas layanan di sekitar lereng Gunung Merapi, tetapi juga melayani fasilitas telefon gratis dan memberikan bantuan sosial tertentu. Di samping itu juga untuk up link dan down link bagi sejumlah wartawan yang akan mengirimkan beritanya dari posko tersebut, seperti yang disediakan oleh PT Telkom di STO Pakem, Sleman.
3. Kementerian Kominfo akan terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi terhadap pemulihan pasca gempa bumi idan Tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Merapi di DIY dan Jawa Tengah ini dan bilamana perlu memberitahukannya secara terbuka kepada masyarakat.
4. Mengingat kondisi bencana alam cukup sering terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Kementerian Kominfo pada tanggal 27 Oktober 2010 pagi telah mengadakan rapat khusus yang membahas evaluasi terhadap sejumlah penanganan bencana alam yang selama ini di bawah koordinasi Kementerian Kominfo. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Kominfo dan perwakilan dari penyelenggara telekomunikai dan RAPI serta ORARI. Beberapa hal penting yang dapat dipublikasikan adalah sebagai berikut:
   

   1. Para penyelenggara telekomunikasi tetap berkomitmen bersama Kementerian Kominfo untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ruang lingkup Kementerian Kominfo.
   2. Berdasarkan pengalaman sejumlah bencana alam dan terakhir sebelum ini di Wasior akibat banjir bandang dan tanah longsor, maka persoalan utama lebih pada masalah kelangkaan suplai energi (khususnya solar), sehingga diputuskan untuk lebih meningkatkan antisipasinya di sekitar daerah yang tergolong ring of fire (lintasan vulkanik) dan daerah yang sering berpotensi banjir.
   3. Kementerian Kominfo akan terlibat aktif dalam kegiatan ASEAN Regional Disaster Response Simulation Exercise 2010 yang akan diselenggarakan di di Cilegon pada tanggal 30 Oktober s/d. 5 November 2010 di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan diikuti oleh berbagai instansi.
5. Informasi penting ini perlu disampaikan mengingat cukup banyaknya pertanyaan yang masuk ke Kementerian Kominfo, sehingga menjadi kewajiban pula bagi Kementerian Kominfo sebagau suatu Badan Publik untuk sesegera mungkin meresponnya secara lengkap sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal tersebut menyebutkan, bahwa: (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (www.depkominfo.go.id)

Posted in: